FH Unikama – Dalam dunia hukum, memahami perbedaan antara hukum perdata formil dan materiil menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana hak-hak mereka diatur dan dilindungi secara hukum.
Hukum perdata materiil mengatur tentang isi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam hubungan hukum, seperti hak kepemilikan, perjanjian, dan waris.
Sementara itu, hukum perdata formil berperan sebagai mekanisme atau prosedur yang mengatur bagaimana hak-hak tersebut dapat ditegakkan dan dipertahankan melalui proses peradilan.
Dengan kata lain, hukum formil memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam hukum materiil tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat diwujudkan secara nyata di pengadilan.
Buat kalian yang belum tahu tentang apa sih hukum perdata formil dan materiil?, artikel ini tentunya akan membantu kalian untuk mengupas tuntas apa itu hukum perdata formil dan materiil, bagaimana keduanya saling melengkapi, serta peran pentingnya dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Mengenal Hukum Perdata Formil dan Materiil
Perlu diketahui bahwa hukum perdata formil dan materiil merupakan bagian dari hukum perdata. Salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban yang timbul antar subjek hukum.
Dalam praktiknya, hukum perdata materiil dan hukum perdata formil saling melengkapi dalam menjamin sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum perdata.
Hukum Perdata Materiil: Mengatur Hak dan Kewajiban
Hukum perdata materiil merupakan suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah hubungan perdata. Dengan kata lain, hukum ini mengatur isi atau materi substansi dari hak dan kewajiban tersebut.
Hukum perdata ini tentunya memiliki beberapa contoh, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan, dan hukum perorangan.
Hukum perdata materiil mengatur bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan haknya dalam kehidupan bermasyarakat.
Di Indonesia, hukum perdata materiil tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Hukum materiil ini menjadi landasan terpenting dalam menentukan sesuatu yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum perdata.
Hukum Perdata Formil: Tata Cara Menegakkan Hak
Berbeda dengan hukum perdata materiil, hukum perdata formil atau yang sering disebut sebagai hukum acara perdata, mengatur tata cara atau prosedur bagaimana hak-hak yang diatur dalam hukum materiil dapat ditegakkan dan dipertahankan di pengadilan.
Dengan kata lain, hukum perdata formil mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata, termasuk tata cara mengajukan gugatan, proses pembuktian, pemeriksaan perkara, hingga putusan pengadilan.
Hukum perdata formil menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam hukum materiil tidak hanya menjadi teori semata, tetapi dapat diwujudkan melalui proses peradilan yang adil dan transparan.
Contohnya adalah aturan mengenai alat bukti yang sah, tata cara pemeriksaan saksi, dan prosedur pengajuan gugatan di pengadilan negeri.
Fungsi dan Peranan Hukum Perdata Materiil dan Formil
Hukum perdata materiil dan formil memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain. Hukum materiil menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat.
Namun, tanpa adanya hukum formil, hak-hak tersebut sulit untuk ditegakkan bila terjadi pelanggaran atau sengketa.
Sebaliknya, hukum formil menyediakan mekanisme bagi individu untuk menuntut haknya melalui proses peradilan.
Misalnya, ketika seseorang merasa haknya dilanggar, ia dapat menggunakan hukum acara perdata untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, mengajukan alat bukti, dan mengikuti proses pemeriksaan hingga putusan hakim.
Contoh Kasus dalam Hukum Perdata Materiil dan Formil
Misalnya, dalam kasus sengketa waris, hukum perdata materiil mengatur siapa yang berhak mewarisi harta dan bagaimana pembagiannya.
Jika terjadi perselisihan, hukum perdata formil mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut berlangsung di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian dengan alat bukti seperti surat wasiat atau saksi, hingga putusan hakim.
Tantangan dan Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia
Hukum perdata di Indonesia ini sendiri masih bersifat plural dan belum sepenuhnya terkodifikasi secara unifikasi. Hal ini disebabkan oleh keragaman sumber hukum yang berlaku, mulai dari KUHPerdata Belanda, hukum adat, hingga hukum Islam yang berlaku di beberapa daerah.
Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai hukum perdata materiil dan formil sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil.
Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika sosial menuntut pembaruan dalam hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum acara perdata agar proses peradilan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata materiil dan formil ini menjadi dua aspek penting dalam sistem hukum perdata yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Hukum materiil mengatur isi hak dan kewajiban dalam hubungan perdata, sementara hukum formil mengatur tata cara penegakan hak tersebut melalui proses peradilan. Keduanya berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdata.
Pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini sangat diperlukan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum agar hak-hak perdata dapat terlindungi dengan baik dan proses penyelesaiannya berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.