Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Sedangkan untuk memenuhi tuntutan era revolusi industri 4.0 perlu menyiapkan mahasiswa untuk siap dalam memasuki dunia kerja.
Fakultas Hukum Unikama membekali lulusan, melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi kepada penyelesaian masalah hukum dengan legal reasoning. Fakultas Hukum Unikama bekerjasama dengan Bawaslu Kota Malang untuk menerapkkan sekolah pengawasan pemilu ini menjadi potensi besar untuk mengembangkan pengawasan partisipatif dan edukasi. Kerjasama yang dibangun oleh Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan Bawaslu Kota Malang dalam rangka penguatan hubungan kelembagaan dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan penelitian.
Program Studi Ilmu Hukum dituntut untuk dapat merancang proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang berorientasi pada penyusunan konsep penyelesaian masalah hukum atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan praktis yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang optimal.
